Adli Mansur. ©AFP

Merdeka.com - Presiden sementara Mesir Adli Mansur menyatakan dirinya tidak akan mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilihan presiden yang dijadwalkan bakal digelar tahun depan.
Mansur dilantik sebagai presiden sementara Negeri Sungai Nil itu pada 4 Juli lalu, sehari setelah militer Mesir menggulingkan mantan Presiden Muhammad Mursi mengikuti protes massa menentang pemerintahannya, seperti dilansir stasiun televisi Al Arabiya, Selasa (19/11), mengutip laporan surat kabar asal Kuwait Al-Seyassah pada hari ini.
Mansur sebetulnya telah ditunjuk sebagai ketua Mahkamah Konstitusi Mesir oleh Mursi. Tetapi dia belum disumpah sebagai kepala pengadilan tertinggi itu sampai beberapa jam sebelum akhirnya dia diambil sumpahnya sebagai presiden sementara.
"Tidak, Tidak, saya akan kembali ke kantor saya dan pekerjaan saya di Mahkamah Konstitusi," kata Mansur, ketika ditanya apakah dirinya akan mencalonkan diri sebagai presiden oleh koran Al-Seyassah.
Sekutu Barat telah menyaksikan dengan cemas bagaimana negara Arab terpadat itu tersandung di jalannya menuju demokrasi, setelah meletupnya sebuah pemberontakan rakyat untuk menggulingkan mantan Presiden Husni Mubarak pada 2011 lalu.
Penggulingan Mursi, presiden pertama Mesir yang terpilih secara demokratis, dari kekuasaannya itu oleh militer dikatakan untuk menanggapi kehendak rakyat. Militer Mesir juga menjanjikan sebuah peta politik yang akan membawa Mesir kepada pemilihan umum yang bebas dan adil.
Pasukan keamanan Mesir juga telah melakukan tindakan keras terhadap gerakan Ikhwanul Muslimin.
Di bawah peta politik itu, Mansur akan tetap menjabat sebagai kepala pemerintahan sementara Mesir sampai pemilihan presiden diadakan, mengikuti pemilu parlemen dan persetujuan dari amandemen dalam Konstitusi yang ditangguhkan dalam sebuah referendum.
Dalam sebuah wawancara pada awal bulan ini, Menteri Luar Negeri Mesir Nabil Fahmy mengatakan pemilu parlemen akan berlangsung pada bulan Februari atau Maret, sementara pemilihan presiden dijadwalkan akan digelar awal musim panas mendatang.
Belum ada tokoh terkemuka yang menyatakan niatnya secara publik untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Tapi spekulasi telah meningkat bahwa kepala militer Mesir, Jenderal Abdel Fattah al-Sisi, orang yang menggulingkan Mursi, kemungkinan akan mencalonkan diri.
Al-Sisi telah muncul sebagai tokoh paling populer di Mesir, dan para pengamat mengatakan dia akan menjadi Presiden jika dirinya mencalonkan diri. Al-Sisi dipandang sebagai seorang pemimpin yang menentukan yang dapat memulihkan stabilitas.

Demo Mesir. ©Mosa'ab Elshamy
Merdeka.com - Pemerintah Mesir pekan lalu memanggil sejumlah perancang dan insinyur untuk membangun sebuah monumen peringatan di alun-Alun Tahrir Ibu Kota Kairo untuk memperingati para martir yang tewas dalam revolusi 2011 saat penggulingan Presiden Husni Mubarak.

Namun upaya pembangunan monumen itu menuai kecaman dari warga.

"Jika mau memperingati martir maka setidaknya singkirkan para pembunuh mereka," kata Alfred Raouf, seorang pegiat politik yang ikut serta dalam revolusi 2011, seperti dilansir situs Huffington Post, Senin (18/11). "Itu akan menjadi simbol Kementerian Dalam Negeri memperingati warga yang tewas."

Hari ini Perdana Menteri Hazem al-Beblawy meletakkan batu pertama di kompleks pembangunan monumen itu. Acara itu dihadiri sejumlah tokoh politik. Pasukan keamanan memblokade seluruh jalanan di sekitar Alun-Alun Tahrir.

bentrokan antara pendukung mursi dengan militer. ©REUTERS


Merdeka.com - Koalisi Islam yang dipimpin oleh Ikhwanul Muslimin dua hari lalu menawarkan negosiasi untuk mengakhiri huru-hara mematikan yang terjadi sejak penggulingan Presiden Mesir Muhammad Mursi, meski tidak secara eksplisit menegaskan pemulihannya.
"Koalisi memanggil terhadap semua kekuatan revolusioner, partai politik, dan tokoh-tokoh patriotik untuk memasukkan sebuah dialog yang mendalam terkait penyelesaian krisis," kata koalisi itu dalam sebuah pernyataannya, seperti dilansir situs abc.net.au, Ahad (17/11).
"Proposal itu merupakan proposal paling fleksibel belum pernah dibuat sebelumnya oleh koalisi di depan umum, dan muncul tanpa adanya ketentuan," kata seorang pejabat koalisi.
Koalisi bersikeras pada pernyataan mereka untuk menjaga oposisi damai. Namun, mereka mengatakan bahwa pihaknya menginginkan sebuah konsensus untuk kepentingan umum dan negara. Koalisi kerap mengatur protes mingguan meskipun adanya tindakan keras dari polisi.
Usulan itu datang setelah lebih dari seribu orang, sebagian besar pendukung Mursi, tewas dalam bentrokan dengan polisi, dan menyebabkan ribuan lebih lainnya ditangkap.Banyak dari pemimpin Ikhwanul Muslimin telah diadili, termasuk Mursi sendiri.
"Kita tidak punya ketentuan, dan seharusnya juga mereka," ujar Imam Youssef, seorang pemimpin dari Partai Asala, yang merupakan bagian dari koalisi Islam.
Namun dia menambahkan bahwa perundingan harus menuju kepada sebuah solusi demokratis, dan koalisi ingin mereka mulai dalam waktu dua minggu.Koalisi telah siap untuk mendiskusikan semua solusi yang dapat menuntun menuju stabilitas.
Youssef mengatakan kelompok Islam bersedia untuk menghormati tuntutan jutaan pengunjuk rasa yang turun ke jalan-jalan, yang menyerukan penggulingan Mursi.
"Kami ingin solusi yang demokratis, dan itu tidak berarti kita harus berada dalam kekuasaan," ucap dia.
Ketika ditanya apakah pasukan koalisi akan bersikeras untuk mengembalikan kekuasaan Mursi kembali, dia menjawab bahwa pihaknya tidak mau berada di depan diri mereka sendi

Merdeka.com - Presiden Mesir terguling Muhammad Mursi berencana menuntut pihak militer yang telah mengkudeta kekuasaannya Juli lalu.

Pernyataan itu disampaikan pengacara Mursi Muhamad al-Damati ketika mengunjungi penjara Mursi bersama sejumlah pengacara lain dua hari lalu.

"Presiden akan mengajukan tuntutan hukum terhadap kudeta kekuasaan. Proses ini akan bergantung pada tim pengacaranya nanti," kata Damati, seperti dilansir situs asiaone.com, Rabu (13/11).

"Ada sejumlah keberatan hukum yang akan disampaikan kepada jaksa agung untuk menunjukkan telah terjadi kejahatan," ujar Damati.

Mursi merupakan presiden pertama yang dipilih lewat pemilihan umum demokratis pada 2012 usai penggulingan presiden sebelumnya, Husni Mubarak. Namun dia kemudian dijatuhkan pada 3 Juli lalu oleh militer.


Muhammad Mursi. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Dalam survei dibuat Yayasan Thomson Reuters baru-baru ini, para ahli menyatakan pelecehan seksual, tingginya angka praktik khitan pada perempuan dan penyerangan terhadap kaum hawa pada acara demonstrasi menjadi penyebab Mesir dinilai sebagai negara Arab paling berbahaya bagi perempuan.

Stasiun televisi Al Arabiya melaporkan, Rabu (13/11), diskriminasi di bidang hukum dan meningkatnya perdagangan perempuan turut berperan menempatkan Mesir pada urutan paling bontot dari 22 negara Arab yang disurvei.

Munculnya musim semi Arab yang diawali di Mesir saat penggulingan Husni Mubarak menjadi faktor yang diperkirakan akan menjadi keuntungan dan perbaikan kondisi bagi kaum hawa. Namun kenyataan berbicara sebaliknya. Konflik semakin berkepanjangan dan kaum perempuan turut menjadi korban.

"Kami menggulingkan Mubarak dari tampuk kekuasaan tapi kami masih harus mengenyahkan Mubarak yang bersemanyam di pikiran kami dan di kamar tidur kami," kata penulis kolom Mona Elthawhy.

"Seperti diperlihatkan jajak pendapat itu, kita kaum perempuan harus melakukan revolusi ganda, satu menentang kediktatoran yang menghancurkan bangsa kita dan satu lagi percampuran budaya dan agama yang menghancurkan kehidupan kaum wanita."

Jajak pendapat yang diadakan untuk ketiga kalinya ini oleh Yayasan Thomson Reuters (poll2013.trust.org) memberi gambaran menyeluruh tentang kondisi hak asasi bagi kaum perempuan di dunia Arab sejak bergulirnya revolusi Mesir pada 2011 hingga konflik Suriah saat ini.

Irak menjadi negara kedua terburuk setelah Mesir dalam perlakuan terhadap kaum perempuan. Diikuti Arab Saudi, Suriah, dan Yaman.

Sejumlah pertanyaan dalam survei itu didasarkan pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang telah diratifikasi oleh 19 negara Arab.

Survei itu meliputi soal kekerasan terhadap perempuan, hak bereproduksi, perlakuan keluarga terhadap perempuan, peran kaum hawa di masyarakat, bidang politik, dan ekonomi.


Demo Mesir. ©Mosa'ab Elshamy

Merdeka.com - Pejabat keamanan senior Mesir mengatakan Presiden terguling Muhammad Mursi kemarin harus menghabiskan malam pertamanya di penjara dengan dirawat di sebuah ruang perawatan setelah dia mengatakan tidak enak badan.

Namun Menteri Dalam Negeri membantah Mursi dalam keadaan sakit, seperti dilansir stasiun televisi Al Arabiya, Rabu (6/11). Mursi sebelumnya mendekam di tahanan kompleks militer.

Kantor berita pemerintah mengatakan mantan presiden berusia 62 tahun itu harus menjalani pengecekan kesehatan dan akan ditempatkan di sel tahanan.

Seorang pejabat berwenang menyatakan Mursi mengeluh tekanan darahnya tinggi dan kadar gula darahnya juga meningkat. Sebelumnya Mursi dilaporkan memang pernah menjalani perawatan medis dan mengidap diabetes.

Setelah kemunculannya di pengadilan Senin lalu yang dramatis, Mursi dibawa ke sebuah penjara dengan pengamanan ketat di dekat gurun di wilayah Alexandria, kota kedua terbesar di Negeri Sungai Nil itu.

Dalam sidang pertamanya dua hari lalu Mursi mengatakan dengan tegas bahwa dia masih presiden Mesir. Dia juga mengatakan sidang itu tidak sah. Pengadilan akhirnya memutuskan sidang berikutnya akan digelar pada 8 Januari tahun depan.

Dari pengadilan di sebelah timur Ibu Kota Kairo itu Mursi kemudian dibawa menggunakan helikopter ke kompleks penjara Borg el-Arab.



Muhammad Mursi . merdeka.com/english.alarabiya.net